LPM Freedom – UNISBA | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) salah satu bidang kementerian dari sembilan kementerian yang berada dalam struktur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar periode 2020/2021. Kemendagri saat ini digawangi oleh Ricky Dio dari Program Studi (Prodi) Agribisnis Fakultas Pertanian sebagai menteri. Dibantu oleh kedua deputi, Rahadian Rahmatullah Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik, dan Okta Pertiwo Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi.
Jajaran Kemendagri menyampaikan program kerja (Proker) dalam satu tahun kedepan di hadapan Ahmad Wahyu Prastyo dan Ahmad Marzuki selaku Presiden dan Wakil Presiden BEM serta Kementrian lainnya Pada Raker yang dilaksanakan pada Sabtu (26/12/20) bertempat di ruang Auditorium UNISBA Blitar.
Ada yang menarik perhatian dari Proker yang mereka sampaikan yaitu terkait kegiatan “Diskusi Publik” dan “PEMIRA".
Saat disinggung terkait kegiatan Diskusi Publik, Rahadian Rahmatullah atau yang akrab disapa Rama selaku Deputi Mendagri, menyampaikan, bahwa di UNISBA diskusi membahas topik tertentu secara mendalam belum ada. Selain itu tidak pernah dinaungi oleh jajaran kepengurusan kampus.
“Kami melihat orang-orang yang duduk-duduk di Gazebo Kampus hanya dengan teman-teman sejawatnya dan satu Prodi, serta ngobrol soal biasa atau obrolan warung kopi tanpa ada esensi maupun substansi yang jelas dari apa yang mereka diskusikan, oleh sebab itu kami membuat kegiatan Diskusi Publik,” katanya.
Menurutnya, hal seperti ini harus dilakukan setidaknya beberapa kali dalam setahun dan hal ini menjadi tugas dari Kemendagri.
“Oleh sebab itu kegiatan Diskusi Publik harus sering dilakukan setidaknya beberapa kali dalam era kami, dan kami akan mendorong hal ini karena secara etis ini menjadi tugas kami.” tambah Rama.
Sementara itu, berkaitan dengan Pemilihan Raya Mahasiswa (PEMIRA) yang merupakan salah satu bentuk representasi penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan mahasiswa. Melalui event inilah mahasiswa diharapkan aktif mengenal dan bisa belajar secara langsung mengenai penerapan demokrasi. Baik panitia, peserta, maupun civitas academica lainnya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.
Salah satu hal yang patut diperhatikan dalam pelaksanaan Pemira ini adalah keterlibatan seluruh civitas di kampus. Dimana sejatinya nilai demokrasi mengandung arti dari, oleh, dan untuk rakyat.
"Jika Pemira tak ingin dicap sebagai suatu prosedur yang kontrarevolusioner terhadap perubahan Unisba ke arah yang lebih baik, pelaksanaannya harus dikawal dengan ketat. Agar kepentingan mahasiswa secara umum terpenuhi. Harapan saya semoga pemira tahun depan dapat terlakasana dengan baik, terlepas dari situasi dan kondisi pandemi yang saat ini masih meresahkan," jelas Ricky.
Sementara itu mengenai sosialisasi demokrasi kampus kepada para mahasiswa. Ricky menjelaskan pentingnya sinergi antar lembaga mahasiswa. Selain itu kesadaran mahasiswa sendiri juga salah satu faktor penggerak berjalannya demokrasi kampus yang efektif.
"Terkait sosialisasi mengenai demokrasi kampus agar mahasiswa lain tergerak aktif, jadi Mendagri tidak bergerak sendiri terkait sosialisasi atau diskusi mengenai demokrasi kampus, ada beberapa kementrian yang ada relasi salah satunya dengan Kementrian Sekretaris Negara. Ada program kerja BEM dimana pada program kerja ini sifatnya berkelanjutan selain untuk mengontrol kegiatan ormawa, juga dapat untuk diskusi kegiatan kampus yang sudah maupun yang akan terlaksana," pungkasnya. (sf/ab)
Posting Komentar