Peralihan kekuasaan dari masa orde baru (Orba) menuju reformasi mengandung banyak cerita. Negara yang semula dipimpin oleh rezim yang sangat represif dan otoriter, beralih menuju masa yang ingin menegakkan kembali supremasi sipil. Pertumpahan darah tidak dapat dihindarkan selama masa transisi ini. Belum lagi mereka yang terpaksa dihilangkan, yang saat ini belum juga ketemu.
Dalam kurun waktu 3 tahun, sejak tahun 1998 sampai 2001, Indonesia mempunyai tiga presiden : Soeharto, BJ Habibie, dan Gus Dur. Dua nama terakhir hanya menjadi presiden tidak lebih dari 3 tahun.
Cita-cita yang diinginkan masyarakat Indonesia adalah bagaimana bisa menciptakan negara demokrasi. Masyarakat tentu sudah muak dengan masa 32 tahun pemerintahan Soeharto. Kebebasan yang harusnya didapatkan hanya menjadi angan-angan belaka.
Angin segar mulai datang, saat sang smiling general (Soeharto) memutuskan untuk mundur dari kursi presiden. Seperti halnya napi yang baru saja keluar dari jeruji besi, begitu juga hal yang dialami mayoritas masyarakat Indonesia waktu itu. Perubahan adalah satu kata yang menjadi dengungan di mana-mana.
Hari-hari menjelang kejatuhan Soeharto terjadi demonstrasi besar-besaran tidak dapat dihindarkan. Jakarta yang menjadi ibukota negara, sontak menjadi lautan manusia yang menyuarakan aspirasinya. Demonstrasi dipelopori oleh para mahasiswa dari berbagai penjuru. Sampai gedung DPR MPR diduduki oleh mahasiswa. Bahkan sebagian dari mereka harus meregang nyawanya.
Waktu itu ada dua pilihan yang harus ditempuh, antara reformasi dan revolusi. Akhirnya yang menjadi pilihan adalah reformasi, perubahan yang dilakukan secara gradual. Mengingat waktu itu sangat sulit untuk melakukan sebuah perubahan yang sangat besar. Kekuatan rezim lama masih sangat kuat untuk dirobohkan.
Ada enam agenda reformasi yang dituntut dan harus dijalankan oleh pemerintah selanjutnya--setelah lengsernya Soeharto.
Enam poin tersebut yaitu :
1. Supremasi hukum
2. Pemberantasan KKN
3. Mengadili Soeharto dan kroni-kroninya
4. Amandemen konstitusi yang membatasi waktu jabatan presiden
5. Pencabutan dwifungsi ABRI
6. Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya
Presiden yang mengemban tugas pertama ini adalah Habibie. Pada waktu Soeharto masih menjadi presiden, Habibie menjadi wakilnya. Sebenarnya saat Habibie menjadi presiden ada sejumlah masyarakat yang kurang puas, mengingat Habibi merupakan orang yang dekat dengan rezim yang lama.
Ia dahulu pernah menjadi ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang digunakan sebagai alat oleh Soeharto untuk menghimpun suara dari umat Islam, peserta menandingi massa dari kekuatan Gus Dur.
Saat Habibie memimpin pertumpahan darah juga tidak dapat dihindarkan. Dalam rentang periode selama 1 tahun, banyak darah bercucuran, ataupun nyawa yang melayang. Pendek kata : negara masih belum stabil.
Tragedi Timor-Timor, tragedi Semanggi 1, dan tragedi Semanggi 2, merupakan contoh yang konkrit membuktikan masih mencekam nya kondisi Indonesia.
Tragedi Timor-Timor diduga digunakan oleh militer sebagai alat untuk menunjukkan eksistensinya. Penyelesaian konflik secara militeristik sudah menjadi hal yang melekat sejak rezim orde baru. Akhirnya Timor Timur lepas dari negara Indonesia setelah diadakannya referendum. Menjadi catatan kelam saat darah yang bercucuran waktu itu sangatlah banyak.
Begitu juga dengan tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2. Tragedi Semanggi 1 ditengarai oleh demonstrasi mahasiswa yang menolak Habibie sebagai presiden dalam sidang istimewa MPR pada November 1998. Pada waktu itu 18 orang mahasiswa dinyatakan tewas.
Sementara, pada tragedi Semanggi 2 disebabkan adanya rencana pembahasan rancangan undang-undang (UU) penanggulangan keadaan bahaya (PKB). Dalam fase itu mahasiswa berdemonstrasi besar-besaran. Pada tanggal 24 September seorang mahasiswa yang bernama Yap Yun Hap meninggal dunia di jembatan Semanggi.
Peristiwa-peristiwa kelam tersebut menjadi saksi bahwa militer sangat sewenang-wenang dalam melakukan pengamanan terhadap massa aksi. Romantisme tiga dekade bersama rezim Orba sepertinya masih kurang.
Pada 19 Oktober tahun 1999 saat Habibie membacakan pertanggungjawabannya sebagai presiden, pidatonya ditolak oleh mayoritas suara di DPR. Hal itulah yang membuat Habibie mundur dari jabatannya dan juga muncul sebagai calon presiden tahun 99.
Sebelumnya pada bulan Juni telah dilaksanakan Pemilu pertama kali setelah Orba runtuh. Pemilu tersebut di menangkan oleh PDIP, dengan persentase kemenangan mencapai sepertiga dari keseluruhan total suara.
Namun yang menjadi kejutan besar adalah saat Gus Dur berhasil menjadi Presiden disokong oleh poros tengah. Tentu hal ini menjadi kan PDIP sakit hati, karena mereka merasa memenangkan pemilu. Akan tetapi hanya puas menempatkan Megawati sebagai wakil presiden.
Saat setelah menjadi presiden Gus Dur langsung bergerak cepat untuk mengatasi konflik di berbagai daerah. Maka langkah yang ia lakukan adalah dengan mengunjungi sejumlah negara di luar negeri, agar ada pengakuan dari negara yang di kunjungi.
Gus Dur ingin menghilangkan supremasi sipil yang telah mempunyai pengaruh besar. Gus Dur juga menghapuskan Dwi fungsi ABRI. Pendekatan kemanusiaan ala gusdur sangat tidak disukai oleh militer, yang menginginkan penyelesaian konflik dengan cara militeristik.
Dalam massanya menjadi presiden, Gus Dur menghadapi kekuatan-kekuatan yang sangat kuat. Para lawan-lawan yang ingin menurunkan Gus Dur menginginkan agar Gus Dur lengser dari jabatannya. Ada empat pihak yang menginginkan terus turun,
1. PDIP yang masih kecewa karena menang Pemilu tapi kalah dalam pemilihan Presiden.
2. Sisa-sisa kekuatan orde lama, orang orang dekatnya Soeharto tidak menginginkan kekuasaannya terampas.
3. Poros Tengah yang semula menjadi sekutu malah menjadi musuh saat merasa Gus Dur tidak bisa diajak kompromi.
4. Pihak militer, tidak menginginkan supremasi sipil yang kuat.
Bahkan untuk melancarkan sebuah rencana penurunan Gus Dur, Fuad Bawazier rela menggelontorkan uang sebesar 4 Triliun. Operasi itu dinamakan operasi semut merah. Mobilisasi mahasiswa, media, organisasi masyarakat, dilakukan secara masif. Luasnya jaringan yang dimiliki para dedengkot yang menginginkan Gus Dur turun, membuat operasi ini berjalan lancar.
Perjuangan Gus Dur untuk mempertahankan jabatannya juga besar. Para pendukungnya yang mayoritas berada di Jawa tengah dan Jawa Timur siap membela mati-matian. Mereka siap datang ke Jakarta hanya untuk menggagalkan sidang istimewa yang akan dilakukan oleh MPR.
Gus Dur yang tidak menginginkan pertumpahan darah, berharap pendukungnya untuk mengurungkan niatnya datang ke Senayan. Puncak kegeraman Gus Dur kepada parlemen, ditunjukkan dengan cara, mengeluarkan dekrit tentang pembubaran DPR. Tentu di sebuah blunder yang salah besar. Andaikan yang dibubarkan banyak partai Golkar, masih ada pihak yang menerima.
Gus Dur yang sudah tidak mempunyai pendukung dari manapun harap-harap cemas. Kejatuhannya hanya menunggu waktu dekat. Fraksi di DPR sudah tidak ada yang mendukung, bahkan FPKB pun juga tidak solid. TNI POLRI juga demikian. Padahal sebelumnya Gus Dur sudah bisa mulai mengambil hati kedua instansi tersebut.
Perjuangan Gus Dur untuk benar-benar membuat demokrasi di negara Indonesia amat sulit. Banyak sekali pihak yang menginginkan kepentingannya tidak dirampas Gus Dur. Jika kita menengok saat ini, orang-orang yang pernah berkuasa pada masa orde baru masih ada.
Negara Indonesia yang menginginkan demokrasi, nyatanya masih terbelenggu oleh kepentingan oligarki. Sangat sulit untuk merobohkan kekuasaan yang sudah lama berkuasa.
Reformasi yang dikeluarkan pada tahun 1998 hanya sebuah slogan. Ihwal reformasi hanya mengambang tanpa ada kejelasan. Benar atau tidaknya. Kalau perjuangannya waktu itu memang ada. Akan tetapi banyaknya intrik dan kepentingan, membuat agenda reformasi menjadi bias. Maka reformasi yang bukan reformasi adalah istilah yang paling logis menggambarkan periode tahun 98-01.
Ditulis oleh Muhammad Thoha Ma'ruf
Mahasiswa Agroteknologi – Fak. Pertanian
Universitas Islam Balitar
IG : muhammmadmaruff_
إرسال تعليق